Institut Teknologi Padang menjadi saksi penting langkah baru dalam dunia pendidikan teknik
ketenagalistrikan di Indonesia. Dalam acara pelantikan pengurus Dewan
Pimpinan Pusat Perkumpulan Asesor Teknik Ketenagalistrikan Indonesia (PATKI),
Asnal Effendi, S.T., M.T., IPM, ASEAN Eng., yang juga Ketua Program Studi
Teknologi Rekayasa Instalasi Listrik (TRIL) D4 di ITP, resmi terpilih sebagai
salah satu dewan pengurus baru PATKI.
Terpilihnya salah seorang dosen ITP
dalam kegiatan yang berlangsung di Aula Kantor
Gubernur Sumatera Barat pada Senin (28/08), menandai peran strategis ITP
dalam memperkuat sertifikasi kompetensi di bidang ketenagalistrikan di
Indonesia.
Acara ini dihadiri oleh berbagai tokoh
penting di dunia teknik ketenagalistrikan dan pejabat pemerintah daerah, yang menyaksikan
langsung pelantikan pengurus baru PATKI. Salah satu agenda utama acara ini
adalah penandatanganan dokumen kerja sama antara PATKI dan beberapa institusi
pendidikan, termasuk ITP.Kerja sama ini bertujuan memperkuat
pendidikan vokasi dan mendukung pengembangan kompetensi lulusan teknik di
bidang kelistrikan, yang semakin relevan di tengah tingginya kebutuhan tenaga
ahli bersertifikasi di sektor ini.
Dekan Fakultas Vokasi ITP, Mulyati,
M.T., menyampaikan harapannya atas terpilihnya Asnal Effendi, S.T., M.T., IPM,
ASEAN Eng. dalam kepengurusan PATKI. Ia menegaskan pentingnya sinergi ini bagi
masa depan lulusan ITP, menurutnya, posisi ini adalah kesempatan bagi ITP untuk
menjadi bagian dari ekosistem pengujian dan sertifikasi tenaga kerja bidang
ketenagalistrikan.
"Kami berharap dengan kehadiran Pak
Asnal sebagai pengurus, ITP bisa semakin aktif mendukung lulusan kami agar
mendapatkan sertifikasi kompetensi ketenagalistrikan, sehingga mereka siap
bersaing di dunia kerja," ujarnya.
Bagi Program Studi TRIL D4 ITP,
keterlibatan dalam PATKI ini membuka peluang lebih luas dalam mendukung asesmen
keterampilan kelistrikan. Sebagai penyelenggara sertifikasi yang diakui, ITP
akan dapat memberikan nilai tambah kepada lulusannya dengan menyediakan program
sertifikasi yang sesuai dengan standar nasional maupun internasional. Langkah
ini diyakini akan meningkatkan daya saing lulusan ITP di pasar kerja nasional
dan regional.
Selain itu, program sertifikasi ini juga
menjadi jawaban atas kebutuhan industri ketenagalistrikan akan tenaga kerja
yang memiliki kompetensi spesifik yang terstandarisasi. PATKI sebagai lembaga
yang mengelola asesor dan tempat uji kompetensi nasional memiliki jaringan luas
dengan berbagai perusahaan ketenagalistrikan, yang tentunya dapat membuka
kesempatan kerja bagi lulusan bersertifikasi dari ITP.
Dalam jangka panjang, keterlibatan ITP
sebagai mitra PATKI diharapkan dapat mencetak lulusan yang tidak hanya memahami
teori kelistrikan, tetapi juga memiliki kemampuan praktis yang sudah
diverifikasi melalui sertifikasi. Dengan demikian, mereka akan lebih siap untuk
berkontribusi dalam proyek-proyek infrastruktur nasional yang memerlukan
standar kompetensi tinggi di bidang teknik ketenagalistrikan.
Momen ini menjadi tonggak baru bagi ITP
dan para mahasiswa Prodi TRIL D4 ITP, yang kini memiliki akses lebih dekat
untuk meraih sertifikasi yang sangat diakui industri. Dengan
adanya dukungan penuh dari ITP dan kehadiran Ka. Prodi TRIL D4 ITP dalam
jajaran pengurus PATKI, besar harapan bahwa lulusan teknik ketenagalistrikan
dari ITP akan semakin siap dan memiliki daya saing yang kuat untuk menjawab
tantangan dunia kerja modern.
Created By
Widia/Humas
...
Peningkatan kualitas pendidikan tinggi bersisian erat dengan perkembangan kurikulum pembelajaran yang ada di dunia pendidikan. Dalam mewujudkan pendidikan tinggi yang unggul, Kementrian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) RI mencanangkan kebijakan Merdeka Belajar Kampus Merdeka (MBKM) yang berorientasi pada pemenuhan kompetensi dan kualitas lulusan perguruan tinggi yang selaras dengan perkembangan zaman. Dalam rangka implementasi program MBKM Institut Teknologi Padang (ITP) melalui Program Studi (Prodi) Teknik Geodesi menyelenggarakan pendampingan revisi kurikulum menuju Kurikulum Outcome Based Education (OBE) berintegrasi kebijakan MBKM. Reformulasi kurikulum ini digelar secara luring pada tanggal 31 Juli hingga 1 Agustus 2023 bertempat di Ruang Sidang Utama ITP.Pelaksanaan pendampingan penyusunan kurikulum ini menghadirkan pakar kurikulum bidang Teknik Geodesi dari Universitas Gadjah Mada (UGM), Dr. Ir. Leni Sophia Heliani, ST., M.Sc., yang telah berpengalaman dalam bidang kurikulum OBE dan pengurusan akreditasi IABEE ( Indonesian Accreditation Board for Engineering Education). Fokus pembahasan pada pendampingan ini adalah menyusun kurikulum yang terintegrasi dengan program MBKM, dimana rancangan kurikulum dan asesmennya mengacu pada visi ITP serta visi Prodi Teknik Geodesi ITP. Kegiatan pendampingan dibagi dalam dua sesi, pada sesi pertama Dr. Leni menyampaikan materi tentang konsep dan prinsip OBE, Tujuan Pendidikan Program, dan Capaian Pembelajaran Kurikulum OBE. Kemudian dilanjutkan dengan sesi kedua yaitu pendampingan penyusunan rancangan pembelajaran dan asesmen kurikulum OBE menuju akreditasi IABEE Prodi Teknik Geodesi ITP.“Kurikulum OBE ini berfokus pada pencapaian outcome yang spesifik dan konkrit, disamping itu kita juga harus melaksanakan proses edukasi. Oleh karena itu, dalam proses edukasi OBE melibatkan tiga komponen utama, yaitu melakukan restrukturisasi kurikulum, restrukturisasi asesmen, dan restrukturisasi manajemen pelaporan merefleksikan ketercapaian dari pembelajaran tingkat tinggi, “ ucap Dr. Leni.Ia menjelaskan didalam kurikulum OBE posisi dari Capaian Pembelajaran Lulusan (CPL) harus konkrit dan terukur, artinya kurikulum OBE adalah suatu proses pendidikan yang diawali dengan gambaran yang jelas mengenai struktur kurikulum dan instrumen dalam bentuk Rencana Pembelajaran Semester (RPS). Gambaran ini harus diketahui oleh seluruh penyelenggara kurikulum meliputi pengelola program studi, tim kurikulum, dosen, mahasiswa, alumni, hingga stake holder atau pengguna lulusan.Dalam kegiatan ini turut hadir Dekan Fakultas Teknik ITP, Prof. Maidiawati, Dr.Eng dan seluruh dosen Prodi Teknik Geodesi ITP. Dalam sambutannya, Dekan sangat mengapresiasi kegiatan pendampingan revisi kurikulum menuju kurikulum OBE yang diselenggarakakan oleh Prodi Teknik Geodesi ITP. “Semoga revitalisasi kurikulum ini dapat menghadirkan ekosistem pendidikan yang inovatif dan kolaboratif guna mencapai perguruan tinggi yang unggul” papar Prof. Maidiawati.Dwi Marsiska Driptufany, S.Pd, M.Si selaku Direktur Akademik Program Kompetisi Kampus Merdeka (PKKM) Prodi Teknik Geodesi ITP, mengatakan kurikulum OBE berpedoman pada aspek profil lulusan dan CPL, CPL ini menjadi acuan bagi Prodi untuk merancang struktur kurikulum yang sesuai dengan kebutuhan dunia kerja lulusan. Dalam redesain kurikulum ini Prodi juga akan melibatkan stake holder dan pengguna lulusan dalam penentuan atau masukan terhadap profil lulusan.“Penyelenggaraan revisi kurikulum menuju kurikulum OBE merupakan program prioritas dalam rancangan program kerja Prodi Teknik Geodesi ITP tahun 2023. Dengan bantuan hibah PKKM percepatan penyelenggaraan revisi kurikulum menuju kurikulum OBE dapat terlaksana, selain itu hibah PKKM memberikan kemudahan akses menuju perusahaan atau pengguna lulusan sebagai unsur penting dari revisi kurikulum, “ ujar Direktur Akademik PKKM ITP pada Senin (21/08).Ia menuturkan penyelenggaraan penilaian dan evaluasi kurikulum dilakukan secara berkala setiap lima tahun sekali, hal ini bertujuan untuk meninjau proses pembelajaran agar sesuai dengan rencana strategis perguruan tinggi. Ia menambahkan kurikulum OBE rencananya akan diimplementasikan pada semester ganjil Tahun Akademik 2023/2024, sebagai langkah komprehensif Prodi Teknik Geodesi ITP dalam meningkatkan mutu dan kualitas lulusannya.“Harapannya, dosen dan mahasiswa yang terlibat dapat mengimplementasikan kurikulum OBE sesuai dengan rancangan dan konsep yang telah dirumuskan. Sehingga, seluruh cita-cita untuk kurikulum dapat tercapai dan menghasilkan lulusan yang unggul dan berkualitas global, “ tutup ia.Created By Widia/Humas ...
Mencerdaskan
kehidupan bangsa merupakan salah satu tujuan yang hendak diwujudkan oleh negara
Indonesia, sebagaimana tertuang dalam pembukaan UUD 1945 alinea ke empat.
Tujuan tersebut menggambarkan sebuah cita-cita luhur dalam membangun sumber
daya manusia yang unggul guna tercapainya kehidupan yang adil, makmur, dan
sejahtera.
Namun,
realitanya keadilan pendidikan yang sejatinya milik anak negeri Indonesia
terhambat oleh berlakunya kebijakan perguruan tinggi negeri berbadan hukum
(PTN-BH). PTN-BH yang sejatinya bertujuan menciptakan lingkungan perguruan
tinggi berkualitas World Class University (WCU) dalam pelaksanaannya
terindikasi melakukan penyimpangan regulasi.
Ketua Asosiasi Perguruan Tinggi Swasta Indonesia (APTISI) Wilayah X-A Sumatera Barat, Dr. Hendri Nofrianto, menjelaskan kebijakan PTN-BH yang telah berjalan selama empat hingga lima tahun terakhir di Provinsi Sumbar selama ini tidak berorientasi pada jumlah penerimaan mahasiswa baru, karena targetnya WCU maka PTN berorientasi pada kualitas dan optimalisasi jenjang magister dan doktoral sesuai desain awal kebijakannya. Fenomena
faktual yang kita hadapi pada penyelenggaraan PMB tahun akademik 2023/2024
adalah terjadinya tren komersialisasi di perguruan tinggi, melalui
penyelenggaraan PMB jalur seleksi mandiri tanpa batas yang minim pengawasan dan
pantauan dari pemerintah. Sehingga hal ini berdampak pada menurunnya daya serap
mahasiswa pada Perguruan Tinggi Swasta (PTS).
Menurut
Ketua APTISI Wilayah X-A Sumbar apabila dibandingkan antara PTS dan PTN itu
sangat jauh perbedaannya, PTS mengelola institusinya memanfaatkan pendanaan
mandiri, sedangkan PTN memanfaat bantuan dan dukungan dana dari pemerintah,
sehingga tidak ada kesempatan bersaing dengan upaya yang kita inginkan.
Persoalan saat ini perlu adanya intervensi dari pemerintah selaku regulator
untuk mengontrol PTN yang menyelenggarakan seleksi mandiri tanpa batas, yang
berdampak pada berbagai sektor.
“Belum
lagi permasalahan skema uang kuliah tunggal yang sangat memberatkan mahasiswa,
sehingga apabila hal ini dibiarkan berlarut-larut tanpa ada monitoring dari
pemerintah dikhawatirkan akses pendidikan tinggi hanya dapat dinikmati oleh
masyarakat kelas atas. Selain itu, apabila kebijakan ini berdampak pada
kolapsnya satu-persatu PTS, berapa jumlah dosen dan karyawan yang harus
dirumahkan dan mengakibatkan pengangguran besar-besaran disektor pendidikan, “
tutur ia.
Kebijakan
yang tidak disertai pengawasan ini sangat berdampak pada banyak sektor, tidak
hanya sektor pendidikan tetapi juga pada sektor lainnya. Harapannya pemerintah
dapat menfasilitasi para pimpinan PTN dan PTS untuk saling berdiskusi dan
mengevaluasi penyelenggaraan regulasi PTN-BH ini. sehingga tercipta kenyaman
konsep belajar mengajar terutama di Provinsi Sumbar dalam bingkai demokrasi.
“Kami
berharap perguruan tinggi yang telah PTN-BH ini bersama-sama saling
bergandengan tangan dengan PTS menjadi lembaga pendidikan yang berkualitas
dalam upaya pembenahan dan kemajuan pendidikan, selama ini PTS hormat terhadap
rambu-rambu yang diberikan oleh kemendikbud ristedikti. Harapannya tujuan
mencerdaskan anak bangsa dapat tercapai sehingga pendidikan di Indonesia
semakin maju dan berdaya saing, “ tutup Ketua APTISI Wilayah X-A Sumbar.
Created By Widia/Humas ...
Institut
Teknologi Padang (ITP) terus berupaya mendorong internasionalisasi perguruan
tinggi dengan membangun jejaring global dengan perguruan tinggi mancanegara dan
meningkatkan kerja sama akademik lintas negara. Untuk memperluas akses
perguruan tinggi di kancah global, ITP menyelenggarakan penjajakan kerja sama secara daring dengan Taylor’s University,
Malaysia pada Jum’at (18/08).
Wakil
Rektor I ITP, Firmansyah David, Ph.D memaparkan penguatan kolaborasi dan kerja
sama antar institusi pendidikan tinggi lintas negara bertujuan untuk mendukung
misi perguruan tinggi sebagai World Class University (WCU), peningkatan
kualitas Sumber Daya Manusia (SDM)
hingga networking pendidikan secara internasional. Ia menambahkan
harapannya dengan adanya diskusi penjajakan kerja sama ini terdapat peningkatan
kerja sama potensial antara ITP dan Taylor’s University dalam bidang riset dan
pendidikan.“ITP
menyambut baik peluang kerja sama dengan Taylor’s University dalam berbagai
bidang kerja sama akademik baik dalam bidang pendidikan, riset, dan pengabdian
masyarakat. Diharapkan melalui kolaborasi yang disepakati nantinya dapat
memberikan manfaat bagi kedua belah pihak dan ITP sangat terbuka untuk
mengaktualisasikan poin-poin kerja sama demi tercapainya milestone akademik
kedua perguruan tinggi ,” papar Wakil Rektor I.
Wakil
Rektor I mengungkapkan sebelumnya ITP dan Taylor’s University telah menyelenggarakan kegiatan Guest
Lecturer pada semester lalu. Ia berharap kedepannya program Guest Lecture akan
diselenggarakan secara regular pada setiap semester, dengan mengundang lebih
banyak dosen dari kedua perguruan tinggi. Selanjutnya ia juga menyampaikan
peluang kerja sama dalam program staff dan student mobility serta program
kolaborasi lainnya.
Selanjutnya,
Kepala Biro Humas, Kerja sama, dan Promosi ITP, Anna Syahrani, M.Eng
menyampaikan terkait profil ITP, kerja sama internasional yang telah terjalin,
dan fokus diskusi terkait peluang kerja sama potensial antara ITP dan Taylor’s
Universiti. Ia menjelas berbagai program kerja sama akademik yang terbagi atas
program kerja sama dalam jangka pendek yaitu program Research Collaboration,
Join Publication, Visiting Lectures/Proffesor, dan Guest Lectures, serta
program kerja sama lanjutan yaitu Student Mobility Program dan Student Exchange
(double degree program).
Senada,
Dekan Fakultas Teknik ITP, Prof. Maidiawati, Dr. Eng melihat ITP dan Taylor’s
University memiliki tiga Prodi yang sama yaitu Teknik Mesin, Teknik Elektro,
dan Teknik Informatika, sehingga potensi kerja sama di tingkat Program Studi (Prodi)
dapat diaktualisasikan dalam rangka membangun hubungan yang berkelanjutan di
bidang pendidikan tinggi dengan rekan strategis. Dekan menyampaikan, ITP
berencana untuk mengunjungi Taylor’s University pada bulan September 2023 ini
untuk diskusi lebih lanjut terkait peluang kerja sama ini.Mewakili
Taylor’s University, Professor Ts.Dr. Sim Yee Wai, Head Of School of Engineering,
Faculty of Innovation dan Technology memperkenalkan profil Taylor University
dan mengungkapkan ketertarikannya terhadap peluang kerja sama dengan ITP baik
dalam bidang riset maupun pendidikan. Prof. Sim juga senang mendengar rencana kedatangan ITP ke
Taylor’s University untuk tindak lanjut penjajakan kerja sama ini.
“Terkait
kerja sama internasional dalam bidang riset penelitian, mengacu pada aturan dan
regulasi pendidikan tinggi di negara Malaysia dalam meningkatkan posisi QS Ranking (Perankingan Dunia) perguruan
tinggi. Kami juga membangun jejaring riset internasional dengan menjalin kerja
sama untuk mencari mitra dalam program joint research, publikasi bersama,
mengajukan proposal grant riset penelitian bersama, dan berbagai program lainnya
yang membutuhkan mitra mancanegara ,” ungkapnya.Pada
kegiatan diskusi ini, Prof. Sim menyampaikan Taylor’s University juga memiliki
program Post-Graduate, yakni Doctor of Philosophy in Engineering dan Master of
Science in Engineering dengan sasaran program bagi staf, tenaga pendidik, dan
mahasiswa ITP yang berminat untuk studi luar negeri. Ia berharap melalui kerja
sama ini ITP dan Taylor’s University dapat tumbuh dan maju bersama melalui
program-program inovatif yang menunjang pembelajaran berstandar internasional.
Dalam
diskusi penjajakan kerja sama ini turut hadir Wakil Rektor II ITP, Yusreni
Warmi, Dr. Eng., tiga orang dosen School of Engineering Taylor’s University
yaitu Dr. Hafisoh Binti Ahmad, Associate Professor Dr. Rashmi Gangasa Walvekar,
dan Dr. Phang Siew Wei, serta karyawan Biro Humas, Kerja sama, dan Promosi ITP.
Created
By Widia/Humas
...
Semarak momentum Penerimaan Mahasiswa Baru (PMB) berulangkali menjadi topik menarik pada berbagai media massa, seluruh perguruan tinggi baik negeri maupun swasta turut menyemarakkan penyelenggarakan momentum PMB tahun ini. Namun penyelenggaraan PMB PTS tahun akademik 2023/2024 mendapat ‘pukulan’ cukup berat, yakni menurunnya jumlah mahasiswa baru yang mendaftar. Hal ini terindikasi merupakan dampak dari seleksi mandiri tanpa batas yang diselenggarakan oleh PTN Berbadan Hukum (PTN-BH).Pembukaan gelombang penerimaan mahasiswa baru yang diselenggarakan Perguruan Tinggi Negeri (PTN) secara terus menerus membuat PTS semakin sulit dalam tata kelola lembaga pendidikaannya. Aturan tersebut tidak membumi, namun membumi hanguskan pengelolaan Perguruan Tinggi Swasta (PTS). Menyikapi keresahan tersebut Ketua Asosiasi Perguruan Tinggi Swasta Indonesia (APTISI) Wilayah X-A Sumatera Barat, Dr. Hendri Nofrianto mengadakan audiensi bersama pengurus APTISI Wilayah X-A Sumbar. Audiensi ini merupakan upaya menyatukan suara dan komitmen seluruh PTS dibawah APTISI wilayah X-A Sumbar yang berjumlah 82 PTS, untuk mendorong pemerintah meninjau kembali pelaksanaan penerimaan mahasiswa baru yang diselenggarakan oleh PTN yang telah resmi menjadi PTN-BH khususnya di Wilayah Sumbar. “Pendidikan Sumatera Barat sedang sakit, sakit menyembilu bagi para penyelenggaranya, aturan PTN-BH yang tidak diiringi pengawasan dan monitoring dari pemerintah membuat kondisi semakin tidak terkontrol. Sumatera barat dari dahulu dikenal sebagai negeri cendikiawan beratus-ratus cendikiawan lahir di negeri ini, Sumbar dahulunya mengandalkan pendidikan. Pemimpin Sumbar masa lalu paham pendidikan adalah tiang utama pembangunan, “ ujar Ketua Aptisi wilayah X-A Sumbar, Kamis (10/08). Ia menambahkan berdasarkan data tahun 2022 dari total lulusan SMA/SMK/MA berjumlah sekitar 40.000 siswa, PTN-BH menyerap mahasiswa sebanyak 17.480 siswa, sementara itu perguruan tinggi lain seperti UIN menyerap mahasiswa sebesar 10.430 siswa dan Politeknik (Politeknik Negeri Padang, Politeknik Pertanian Negeri Payakumbuh, Politeknik ATI Padang, dan Politeknik Pelayaran Sumatera Barat) menyerap mahasiswa sebesar 5000 siswa, serta Institut Seni Indonesia (ISI) Padang Panjang menyerap mahasiswa sebesar 1500 siswa, ditambah dengan jumlah siswa yang berkuliah ke pulau Jawa dan siswa yang memilih tidak berkuliah semakin mengurangi daya serap penerimaan mahasiswa baru di PTS. Pertanyaan yang muncul adalah apakah dengan pola penerimaan mahasiswa baru yang dilakukan PTN memenuhi rasio ideal pembelajaran, baik dari segi sumber daya sarana dan prasarana maupun dari sumber daya manusia penyelenggaranya. Tentu perlu transparansi dari PTN bagaimana matriks kuota penerimaan mahasiswa baru telah sesuai dengan regulasi yang telah ditetapkan. “Gelombang mandiri PTN-BH ini bagaikan gelombang Tsunami bagi kami PTS, jumlah lulusan SMA/SMK/ dan SMA yang cenderung tidak mengalami peningkatan dengan jumlah PTN dan PTS tentu harus disesuaikan. Terlebih lagi PTN juga dengan leluasa membangun kampus baru diberbagai daerah, yang sangat berdampak pada penyerapan mahasiswa daerah bagi PTS, kami butuh kebijakan yang berkeadilan ,“ ungkap ia.Created By Widia/Humas ...
