Institut Teknologi Padang menjadi saksi penting langkah baru dalam dunia pendidikan teknik ketenagalistrikan di Indonesia. Dalam acara pelantikan pengurus Dewan Pimpinan Pusat Perkumpulan Asesor Teknik Ketenagalistrikan Indonesia (PATKI), Asnal Effendi, S.T., M.T., IPM, ASEAN Eng., yang juga Ketua Program Studi Teknologi Rekayasa Instalasi Listrik (TRIL) D4 di ITP, resmi terpilih sebagai salah satu dewan pengurus baru PATKI. Terpilihnya salah seorang dosen ITP dalam kegiatan yang berlangsung  di Aula Kantor Gubernur Sumatera Barat pada Senin (28/08), menandai peran strategis ITP dalam memperkuat sertifikasi kompetensi di bidang ketenagalistrikan di Indonesia. Acara ini dihadiri oleh berbagai tokoh penting di dunia teknik ketenagalistrikan dan pejabat pemerintah daerah, yang menyaksikan langsung pelantikan pengurus baru PATKI. Salah satu agenda utama acara ini adalah penandatanganan dokumen kerja sama antara PATKI dan beberapa institusi pendidikan, termasuk ITP.Kerja sama ini bertujuan memperkuat pendidikan vokasi dan mendukung pengembangan kompetensi lulusan teknik di bidang kelistrikan, yang semakin relevan di tengah tingginya kebutuhan tenaga ahli bersertifikasi di sektor ini. Dekan Fakultas Vokasi ITP, Mulyati, M.T., menyampaikan harapannya atas terpilihnya Asnal Effendi, S.T., M.T., IPM, ASEAN Eng. dalam kepengurusan PATKI. Ia menegaskan pentingnya sinergi ini bagi masa depan lulusan ITP, menurutnya, posisi ini adalah kesempatan bagi ITP untuk menjadi bagian dari ekosistem pengujian dan sertifikasi tenaga kerja bidang ketenagalistrikan. "Kami berharap dengan kehadiran Pak Asnal sebagai pengurus, ITP bisa semakin aktif mendukung lulusan kami agar mendapatkan sertifikasi kompetensi ketenagalistrikan, sehingga mereka siap bersaing di dunia kerja," ujarnya. Bagi Program Studi TRIL D4 ITP, keterlibatan dalam PATKI ini membuka peluang lebih luas dalam mendukung asesmen keterampilan kelistrikan. Sebagai penyelenggara sertifikasi yang diakui, ITP akan dapat memberikan nilai tambah kepada lulusannya dengan menyediakan program sertifikasi yang sesuai dengan standar nasional maupun internasional. Langkah ini diyakini akan meningkatkan daya saing lulusan ITP di pasar kerja nasional dan regional. Selain itu, program sertifikasi ini juga menjadi jawaban atas kebutuhan industri ketenagalistrikan akan tenaga kerja yang memiliki kompetensi spesifik yang terstandarisasi. PATKI sebagai lembaga yang mengelola asesor dan tempat uji kompetensi nasional memiliki jaringan luas dengan berbagai perusahaan ketenagalistrikan, yang tentunya dapat membuka kesempatan kerja bagi lulusan bersertifikasi dari ITP. Dalam jangka panjang, keterlibatan ITP sebagai mitra PATKI diharapkan dapat mencetak lulusan yang tidak hanya memahami teori kelistrikan, tetapi juga memiliki kemampuan praktis yang sudah diverifikasi melalui sertifikasi. Dengan demikian, mereka akan lebih siap untuk berkontribusi dalam proyek-proyek infrastruktur nasional yang memerlukan standar kompetensi tinggi di bidang teknik ketenagalistrikan. Momen ini menjadi tonggak baru bagi ITP dan para mahasiswa Prodi TRIL D4 ITP, yang kini memiliki akses lebih dekat untuk meraih sertifikasi yang sangat diakui industri. Dengan adanya dukungan penuh dari ITP dan kehadiran Ka. Prodi TRIL D4 ITP dalam jajaran pengurus PATKI, besar harapan bahwa lulusan teknik ketenagalistrikan dari ITP akan semakin siap dan memiliki daya saing yang kuat untuk menjawab tantangan dunia kerja modern.   Created By Widia/Humas   ...

Peningkatan kualitas pendidikan tinggi bersisian erat dengan perkembangan kurikulum pembelajaran yang ada di dunia pendidikan. Dalam mewujudkan pendidikan tinggi yang unggul, Kementrian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) RI mencanangkan kebijakan Merdeka Belajar Kampus Merdeka (MBKM) yang berorientasi pada pemenuhan kompetensi dan kualitas lulusan perguruan tinggi yang selaras dengan perkembangan zaman. Dalam rangka implementasi program MBKM Institut Teknologi Padang (ITP) melalui Program Studi (Prodi) Teknik Geodesi menyelenggarakan pendampingan revisi kurikulum menuju Kurikulum Outcome Based Education (OBE) berintegrasi kebijakan MBKM. Reformulasi kurikulum ini digelar secara luring pada tanggal 31 Juli hingga 1 Agustus 2023 bertempat di Ruang Sidang Utama ITP.Pelaksanaan pendampingan penyusunan kurikulum ini menghadirkan pakar kurikulum bidang Teknik Geodesi dari Universitas Gadjah Mada (UGM), Dr. Ir. Leni Sophia Heliani, ST., M.Sc., yang telah berpengalaman dalam bidang kurikulum OBE dan pengurusan akreditasi IABEE ( Indonesian Accreditation Board for Engineering Education). Fokus pembahasan pada pendampingan ini adalah menyusun kurikulum yang terintegrasi dengan program MBKM, dimana rancangan kurikulum dan asesmennya mengacu pada visi ITP serta visi Prodi Teknik Geodesi ITP. Kegiatan pendampingan dibagi dalam dua sesi, pada sesi pertama Dr. Leni menyampaikan materi tentang konsep dan prinsip OBE, Tujuan Pendidikan Program, dan Capaian Pembelajaran Kurikulum OBE. Kemudian dilanjutkan dengan sesi kedua yaitu pendampingan penyusunan rancangan pembelajaran dan asesmen kurikulum OBE menuju akreditasi IABEE Prodi Teknik Geodesi ITP.“Kurikulum OBE ini berfokus pada pencapaian outcome yang spesifik dan konkrit, disamping itu kita juga harus melaksanakan proses edukasi. Oleh karena itu, dalam proses edukasi OBE melibatkan tiga komponen utama, yaitu melakukan restrukturisasi kurikulum, restrukturisasi asesmen, dan restrukturisasi manajemen pelaporan merefleksikan ketercapaian dari pembelajaran tingkat tinggi, “ ucap Dr. Leni.Ia menjelaskan didalam kurikulum OBE posisi dari Capaian Pembelajaran Lulusan (CPL) harus konkrit dan terukur, artinya kurikulum OBE adalah suatu proses pendidikan yang diawali dengan gambaran yang jelas mengenai struktur kurikulum dan instrumen dalam bentuk Rencana Pembelajaran Semester (RPS). Gambaran ini harus diketahui oleh seluruh penyelenggara kurikulum meliputi pengelola program studi, tim kurikulum, dosen, mahasiswa, alumni, hingga stake holder atau pengguna lulusan.Dalam kegiatan ini turut hadir Dekan Fakultas Teknik ITP, Prof. Maidiawati, Dr.Eng dan seluruh dosen Prodi Teknik Geodesi ITP. Dalam sambutannya, Dekan sangat mengapresiasi kegiatan pendampingan revisi kurikulum menuju kurikulum OBE yang diselenggarakakan oleh Prodi Teknik Geodesi ITP. “Semoga revitalisasi kurikulum ini dapat menghadirkan ekosistem pendidikan yang inovatif dan kolaboratif guna mencapai perguruan tinggi yang unggul” papar Prof. Maidiawati.Dwi Marsiska Driptufany, S.Pd, M.Si selaku Direktur Akademik Program Kompetisi Kampus Merdeka (PKKM) Prodi Teknik Geodesi ITP, mengatakan kurikulum OBE berpedoman pada aspek profil lulusan dan CPL, CPL ini menjadi acuan bagi Prodi untuk merancang struktur kurikulum yang sesuai dengan kebutuhan dunia kerja lulusan. Dalam redesain kurikulum ini Prodi juga akan melibatkan stake holder dan pengguna lulusan dalam penentuan atau masukan terhadap profil lulusan.“Penyelenggaraan revisi kurikulum menuju kurikulum OBE merupakan program prioritas dalam rancangan program kerja Prodi Teknik Geodesi ITP tahun 2023. Dengan bantuan hibah PKKM percepatan penyelenggaraan revisi kurikulum menuju kurikulum OBE dapat terlaksana, selain itu hibah PKKM memberikan kemudahan akses menuju perusahaan atau pengguna lulusan sebagai unsur penting dari revisi kurikulum, “ ujar Direktur Akademik PKKM ITP pada Senin (21/08).Ia menuturkan penyelenggaraan penilaian dan evaluasi kurikulum dilakukan secara berkala setiap lima tahun sekali, hal ini bertujuan untuk meninjau proses pembelajaran agar sesuai dengan rencana strategis perguruan tinggi. Ia menambahkan kurikulum OBE rencananya akan diimplementasikan pada semester ganjil Tahun Akademik 2023/2024, sebagai langkah komprehensif Prodi Teknik Geodesi ITP dalam meningkatkan mutu dan kualitas lulusannya.“Harapannya, dosen dan mahasiswa yang terlibat dapat mengimplementasikan kurikulum OBE sesuai dengan rancangan dan konsep yang telah dirumuskan. Sehingga, seluruh cita-cita untuk kurikulum dapat tercapai dan menghasilkan lulusan yang unggul dan berkualitas global, “ tutup ia.Created By Widia/Humas ...

Mencerdaskan kehidupan bangsa merupakan salah satu tujuan yang hendak diwujudkan oleh negara Indonesia, sebagaimana tertuang dalam pembukaan UUD 1945 alinea ke empat. Tujuan tersebut menggambarkan sebuah cita-cita luhur dalam membangun sumber daya manusia yang unggul guna tercapainya kehidupan yang adil, makmur, dan sejahtera.   Namun, realitanya keadilan pendidikan yang sejatinya milik anak negeri Indonesia terhambat oleh berlakunya kebijakan perguruan tinggi negeri berbadan hukum (PTN-BH). PTN-BH yang sejatinya bertujuan menciptakan lingkungan perguruan tinggi berkualitas World Class University (WCU) dalam pelaksanaannya terindikasi melakukan penyimpangan regulasi. Ketua Asosiasi Perguruan Tinggi Swasta Indonesia (APTISI) Wilayah X-A Sumatera Barat, Dr. Hendri Nofrianto, menjelaskan kebijakan PTN-BH yang telah berjalan selama empat hingga lima tahun terakhir di Provinsi Sumbar selama ini tidak berorientasi pada jumlah penerimaan mahasiswa baru, karena targetnya WCU maka PTN berorientasi pada kualitas dan optimalisasi jenjang magister dan doktoral sesuai desain awal kebijakannya. Fenomena faktual yang kita hadapi pada penyelenggaraan PMB tahun akademik 2023/2024 adalah terjadinya tren komersialisasi di perguruan tinggi, melalui penyelenggaraan PMB jalur seleksi mandiri tanpa batas yang minim pengawasan dan pantauan dari pemerintah. Sehingga hal ini berdampak pada menurunnya daya serap mahasiswa pada Perguruan Tinggi Swasta (PTS). Menurut Ketua APTISI Wilayah X-A Sumbar apabila dibandingkan antara PTS dan PTN itu sangat jauh perbedaannya, PTS mengelola institusinya memanfaatkan pendanaan mandiri, sedangkan PTN memanfaat bantuan dan dukungan dana dari pemerintah, sehingga tidak ada kesempatan bersaing dengan upaya yang kita inginkan. Persoalan saat ini perlu adanya intervensi dari pemerintah selaku regulator untuk mengontrol PTN yang menyelenggarakan seleksi mandiri tanpa batas, yang berdampak pada berbagai sektor.   “Belum lagi permasalahan skema uang kuliah tunggal yang sangat memberatkan mahasiswa, sehingga apabila hal ini dibiarkan berlarut-larut tanpa ada monitoring dari pemerintah dikhawatirkan akses pendidikan tinggi hanya dapat dinikmati oleh masyarakat kelas atas. Selain itu, apabila kebijakan ini berdampak pada kolapsnya satu-persatu PTS, berapa jumlah dosen dan karyawan yang harus dirumahkan dan mengakibatkan pengangguran besar-besaran disektor pendidikan, “ tutur ia.   Kebijakan yang tidak disertai pengawasan ini sangat berdampak pada banyak sektor, tidak hanya sektor pendidikan tetapi juga pada sektor lainnya. Harapannya pemerintah dapat menfasilitasi para pimpinan PTN dan PTS untuk saling berdiskusi dan mengevaluasi penyelenggaraan regulasi PTN-BH ini. sehingga tercipta kenyaman konsep belajar mengajar terutama di Provinsi Sumbar dalam bingkai demokrasi.   “Kami berharap perguruan tinggi yang telah PTN-BH ini bersama-sama saling bergandengan tangan dengan PTS menjadi lembaga pendidikan yang berkualitas dalam upaya pembenahan dan kemajuan pendidikan, selama ini PTS hormat terhadap rambu-rambu yang diberikan oleh kemendikbud ristedikti. Harapannya tujuan mencerdaskan anak bangsa dapat tercapai sehingga pendidikan di Indonesia semakin maju dan berdaya saing, “ tutup Ketua APTISI Wilayah X-A Sumbar. Created By Widia/Humas ...

Institut Teknologi Padang (ITP) terus berupaya mendorong internasionalisasi perguruan tinggi dengan membangun jejaring global dengan perguruan tinggi mancanegara dan meningkatkan kerja sama akademik lintas negara. Untuk memperluas akses perguruan tinggi di kancah global, ITP menyelenggarakan penjajakan kerja sama  secara daring dengan Taylor’s University, Malaysia pada Jum’at (18/08). Wakil Rektor I ITP, Firmansyah David, Ph.D memaparkan penguatan kolaborasi dan kerja sama antar institusi pendidikan tinggi lintas negara bertujuan untuk mendukung misi perguruan tinggi sebagai World Class University (WCU), peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia (SDM)  hingga networking pendidikan secara internasional. Ia menambahkan harapannya dengan adanya diskusi penjajakan kerja sama ini terdapat peningkatan kerja sama potensial antara ITP dan Taylor’s University dalam bidang riset dan pendidikan.“ITP menyambut baik peluang kerja sama dengan Taylor’s University dalam berbagai bidang kerja sama akademik baik dalam bidang pendidikan, riset, dan pengabdian masyarakat. Diharapkan melalui kolaborasi yang disepakati nantinya dapat memberikan manfaat bagi kedua belah pihak dan ITP sangat terbuka untuk mengaktualisasikan poin-poin kerja sama demi tercapainya milestone akademik kedua perguruan tinggi ,” papar Wakil Rektor I. Wakil Rektor I mengungkapkan sebelumnya ITP dan Taylor’s University  telah menyelenggarakan kegiatan Guest Lecturer pada semester lalu. Ia berharap kedepannya program Guest Lecture akan diselenggarakan secara regular pada setiap semester, dengan mengundang lebih banyak dosen dari kedua perguruan tinggi. Selanjutnya ia juga menyampaikan peluang kerja sama dalam program staff dan student mobility serta program kolaborasi lainnya. Selanjutnya, Kepala Biro Humas, Kerja sama, dan Promosi ITP, Anna Syahrani, M.Eng menyampaikan terkait profil ITP, kerja sama internasional yang telah terjalin, dan fokus diskusi terkait peluang kerja sama potensial antara ITP dan Taylor’s Universiti. Ia menjelas berbagai program kerja sama akademik yang terbagi atas program kerja sama dalam jangka pendek yaitu program Research Collaboration, Join Publication, Visiting Lectures/Proffesor, dan Guest Lectures, serta program kerja sama lanjutan yaitu Student Mobility Program dan Student Exchange (double degree program). Senada, Dekan Fakultas Teknik ITP, Prof. Maidiawati, Dr. Eng melihat ITP dan Taylor’s University memiliki tiga Prodi yang sama yaitu Teknik Mesin, Teknik Elektro, dan Teknik Informatika, sehingga potensi kerja sama di tingkat Program Studi (Prodi) dapat diaktualisasikan dalam rangka membangun hubungan yang berkelanjutan di bidang pendidikan tinggi dengan rekan strategis. Dekan menyampaikan, ITP berencana untuk mengunjungi Taylor’s University pada bulan September 2023 ini untuk diskusi lebih lanjut terkait peluang kerja sama ini.Mewakili Taylor’s University, Professor Ts.Dr. Sim Yee Wai, Head Of School of Engineering, Faculty of Innovation dan Technology memperkenalkan profil Taylor University dan mengungkapkan ketertarikannya terhadap peluang kerja sama dengan ITP baik dalam bidang riset maupun pendidikan. Prof. Sim juga  senang mendengar rencana kedatangan ITP ke Taylor’s University untuk tindak lanjut penjajakan kerja sama ini. “Terkait kerja sama internasional dalam bidang riset penelitian, mengacu pada aturan dan regulasi pendidikan tinggi di negara Malaysia dalam meningkatkan posisi  QS Ranking (Perankingan Dunia) perguruan tinggi. Kami juga membangun jejaring riset internasional dengan menjalin kerja sama untuk mencari mitra dalam program joint research, publikasi bersama, mengajukan proposal grant riset penelitian bersama, dan berbagai program lainnya yang membutuhkan mitra mancanegara ,” ungkapnya.Pada kegiatan diskusi ini, Prof. Sim menyampaikan Taylor’s University juga memiliki program Post-Graduate, yakni Doctor of Philosophy in Engineering dan Master of Science in Engineering dengan sasaran program bagi staf, tenaga pendidik, dan mahasiswa ITP yang berminat untuk studi luar negeri. Ia berharap melalui kerja sama ini ITP dan Taylor’s University dapat tumbuh dan maju bersama melalui program-program inovatif yang menunjang pembelajaran berstandar internasional. Dalam diskusi penjajakan kerja sama ini turut hadir Wakil Rektor II ITP, Yusreni Warmi, Dr. Eng., tiga orang dosen School of Engineering Taylor’s University yaitu Dr. Hafisoh Binti Ahmad, Associate Professor Dr. Rashmi Gangasa Walvekar, dan Dr. Phang Siew Wei, serta karyawan Biro Humas, Kerja sama, dan Promosi ITP.   Created By Widia/Humas     ...

Semarak momentum Penerimaan Mahasiswa Baru (PMB) berulangkali menjadi topik menarik pada berbagai media massa, seluruh perguruan tinggi baik negeri maupun swasta turut menyemarakkan penyelenggarakan momentum PMB tahun ini. Namun penyelenggaraan PMB PTS tahun akademik 2023/2024 mendapat ‘pukulan’ cukup berat, yakni menurunnya jumlah mahasiswa baru yang mendaftar. Hal ini terindikasi merupakan dampak dari seleksi mandiri tanpa batas yang diselenggarakan oleh PTN Berbadan Hukum (PTN-BH).Pembukaan gelombang penerimaan mahasiswa baru yang diselenggarakan Perguruan Tinggi Negeri (PTN) secara terus menerus membuat PTS semakin sulit dalam tata kelola lembaga pendidikaannya. Aturan tersebut tidak membumi, namun membumi hanguskan pengelolaan Perguruan Tinggi Swasta (PTS). Menyikapi keresahan tersebut Ketua Asosiasi Perguruan Tinggi Swasta Indonesia (APTISI) Wilayah X-A Sumatera Barat, Dr. Hendri Nofrianto mengadakan audiensi bersama pengurus APTISI Wilayah X-A Sumbar. Audiensi ini merupakan upaya menyatukan suara dan komitmen seluruh PTS dibawah APTISI wilayah X-A Sumbar yang berjumlah 82 PTS, untuk mendorong pemerintah meninjau kembali pelaksanaan penerimaan mahasiswa baru yang diselenggarakan oleh PTN yang telah resmi menjadi PTN-BH khususnya di Wilayah Sumbar. “Pendidikan Sumatera Barat sedang sakit, sakit menyembilu bagi para penyelenggaranya, aturan PTN-BH yang tidak diiringi pengawasan dan monitoring dari pemerintah membuat kondisi semakin tidak terkontrol. Sumatera barat dari dahulu dikenal sebagai negeri cendikiawan beratus-ratus cendikiawan lahir di negeri ini, Sumbar dahulunya mengandalkan pendidikan. Pemimpin Sumbar masa lalu paham pendidikan adalah tiang utama pembangunan, “ ujar Ketua Aptisi wilayah X-A Sumbar, Kamis (10/08). Ia menambahkan berdasarkan data tahun 2022 dari total lulusan SMA/SMK/MA berjumlah sekitar 40.000 siswa, PTN-BH menyerap mahasiswa sebanyak 17.480 siswa, sementara itu perguruan tinggi lain seperti UIN menyerap mahasiswa sebesar 10.430 siswa dan Politeknik (Politeknik Negeri Padang, Politeknik Pertanian Negeri Payakumbuh, Politeknik ATI Padang, dan Politeknik Pelayaran Sumatera Barat) menyerap mahasiswa sebesar 5000 siswa, serta Institut Seni Indonesia (ISI) Padang Panjang menyerap mahasiswa sebesar 1500 siswa, ditambah dengan jumlah siswa yang berkuliah ke pulau Jawa dan siswa yang memilih tidak berkuliah semakin mengurangi daya serap penerimaan mahasiswa baru di PTS. Pertanyaan yang muncul adalah apakah dengan pola penerimaan mahasiswa baru yang dilakukan PTN memenuhi rasio ideal pembelajaran, baik dari segi sumber daya sarana dan prasarana maupun dari sumber daya manusia penyelenggaranya. Tentu perlu transparansi dari PTN bagaimana matriks kuota penerimaan mahasiswa baru telah sesuai dengan regulasi yang telah ditetapkan. “Gelombang mandiri PTN-BH ini bagaikan gelombang Tsunami bagi kami PTS, jumlah lulusan SMA/SMK/ dan SMA yang cenderung tidak mengalami peningkatan dengan jumlah PTN dan PTS tentu harus disesuaikan. Terlebih lagi PTN juga dengan leluasa membangun kampus baru diberbagai daerah, yang sangat berdampak pada penyerapan mahasiswa daerah bagi PTS, kami butuh kebijakan yang berkeadilan ,“ ungkap ia.Created By Widia/Humas ...