Institut Teknologi Padang (ITP) bersama Perguruan Tinggi Swasta (PTS) dan Sekolah Menengah se-Sumatera Barat (SUMBAR) mengikuti Bimbingan Teknis (Bimtek) Monitoring dan Evaluasi Keterbukaan Informasi Publik (Monev) Tahun 2023. Kegiatan Bimtek ini diselenggarakan oleh Komisi Informasi (KI) Provinsi Sumatera Barat (Sumbar) bertempat di Aula Kantor Gubernur Sumbar, Rabu (23/08). Kegiatan BIMTEK Monitoring dan Evaluasi Keterbukaan Informasi Publik (Monev) Tahun 2023 ini dihadiri oleh Kepala LLDIKTI Wilayah X, Afdalisma, S.H., M.Pd, Sekretaris Dinas Pendidikan Provinsi Sumbar, Suryanto, S.Pd., M.Pd., Komisioner dan staf KI Provinsi Sumbar, pimpinan Sekolah Menengah, dan pimpinan PTS, ITP diwakili oleh Kepala Biro Humas, Kerja sama, dan Promosi ITP, Anna Syahrani, M.Eng.Dalam sambutannya, Afdalisma menyampaikan keterbukaan Informasi Publik merupakan amanah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang keterbukaan Informasi Publik yang melekat pada setiap Badan Publik. Sehingga, seluruh Badan Publik bertanggung jawab menerapkan prinsip-prinsip Keterbukaan Informasi Publik. “Merujuk pada peraturan Komisi Informasi Republik Indonesia No.1 Tahun 2022 tentang Monitoring dan evaluasi Keterbukaan Informasi Publik, bahwa setiap orang berhak memperoleh informasi publik dan Keterbukaan Informasi Publik merupakan ciri penting negara demokratis. Berdasarkan dasar hukum tersebut dan selaras dengan era revolusi 4.0 saat ini, pemerintah mendorong seluruh Badan Publik untuk memberikan dan menyebarluaskan informasi publik sesuai dengan peraturan yang berlaku guna terciptanya iklim transparansi, “ jelas ia.Arif Yumardi, S.T selaku Wakil Ketua KI Sumbar menuturkan pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi berlangsung dari Agustus 2023 hingga Desember 2023, terdapat 10 Kategori pada Monev Komisi Informasi Sumbar. Ia menambahkan Badan Publik wajib transparan dalam menyampaikan informasi publik, ini merupakan pelaporan dari Badan Publik terhadap dana yang telah dianggarkan pemerintah terhadap tata kelola penyelenggaraan Badan Publik.Ia mengungkapkan bagi perguruan tinggi Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) menjadi bagian penting dari Penerimaan Mahasiswa baru untuk meningkatkan kelas melalui akses informasi pada website resmi PPID. Hal ini sebagai wujud nyata bahwa perguruan tinggi dalam pengelolaan informasi mengedepankan prinsip transparan, akuntabel, dan good governance.Pada kegiatan Bimtek Monev Keterbukaan Informasi Publik 2023, terdapat dua sesi penyampaian materi, materi pertama disampaikan oleh Tanti Endang Lestari, S.IP, M.Si selaku Komisioner Komisi Informasi Sumbar dan Ketua Pelaksanan Monev KI Sumbar 2023. Dalam pemamaparan materi, ia menyampaikan peserta yang mengikuti Bimtek adalah Sekolah Menengah dan Perguruan Tinggi yang terpilih berdasarkan evaluasi tahunan Komisi Informasi Sumbar.“Pelaksanaan Monev ini bertujuan untuk menilai konsistensi Badan Publik dalam menyediakan dan memberikan layanan Informasi Publik, serta mengevaluasi implementasi strandar layanan Informasi Publik pada Badan Publik. Indikator penilaian meliputi digitalisasi, jenis informasi, kualitas informasi, komitmen organisasi, sarana, dan prasarana, serta inovasi dan strategi ,” ucap Tanti.Tanti menerangkan, Monev Keterbukaan Informasi Publik akan dimulai dengan pengisian kuesioner awal hingga presentasi akhir oleh tiga pemuncak Monev. Dalam pengisian data Monev, Badan Publik harus menunjukkan dan melampirkan seluruh bukti-bukti pendukung melalui foto atau link dokumen, penyajian data atau informasi yang dikelola harus mengikuti alur pengelolaan PPID yang telah diatur oleh Undang-undang yang berlaku. Materi selanjutnya terkait E-Monev disampaikan oleh Reza Rezki Herlinda, S.E selaku Asisten Ahli Komisi Informasi Sumbar, ia menjelaskan E-Monev merupakan sebuah sistem informasi yang diluncurkan oleh Komisi Informasi Sumbar guna menghimpun data dan informasi pelaksanaan Keterbukaan Informasi Publik. Peserta Bimtek Monitoring dan Evaluasi Keterbukaan Informasi Publik (Monev) Tahun 2023 dapat mengakses melalui laman resmi E-monev Komisi Informasi Sumbar emonev.kisb.sumbarprov.go.id untuk melakukan pengisian kuisioner secara online. Sebagai lembaga mandiri yang berfungsi menjalankan amanat Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik dan menjunjung tinggi prinsip transparan dan akuntabel, ITP mendorong Komisi Informasi Sumbar untuk transparan, informatif, dan professional dalam pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Keterbukaan Informasi Publik (Monev) Tahun 2023. Sehingga, tercipta ekosistem penguatan Keterbukaan Informasi Publik yang sesuai dengan dasar hukum yang berlaku.Foto : Komisi Informasi SumbarCreated By Widia/Humas ...

Institut Teknologi Padang (ITP) melaksanakan seleksi verifikasi dan wawancara bagi calon mahasiswa baru penerima beasiswa Kartu Indonesia Pintar (KIP) Kuliah semester ganjil Tahun Akademik 2023/2024. Seleksi verifikasi dan wawancara ini diikuti oleh peserta yang sudah dinyatakan lulus penerimaan mahasiswa baru ITP pada 16 Agustus 2023,  bertempat di Aula Gedung D Kampus I ITP, serta diselenggarakan selama dua hari dimulai dari tanggal 23 hingga 24 Agustus 2023.Dalam penyampaian laporan kegiatan, Ketua Pelaksana seleksi verifikasi dan wawancara KIP Kuliah ITP, Dr. Harison, M.Kom mengatakan dari kuota yang telah ditetapkan oleh LLDIKTI Wilayah X, kita telah melakukan seleksi administrasi terhadap 500 pendaftar jalur beasiswa KIP Kuliah. Pada tahap seleksi verifikasi dan wawancara terpilih 107 orang calon penerima program beasiswa KIP Kuliah setelah melewati seleksi yang cukup ketat.“Wawancara KIP Kuliah menggunakan kriteria penilaian yang telah diatur oleh Kemendikbud ristekdikti yang terdiri dari beberapa aspek penilaian dan ketentuan administrasi lainnya. Pada tahap seleksi verifikasi dan wawancara ini harapannya mahasiswa dapat menyampaikan dengan baik profil diri agar beasiswa yang diberikan sesuai dengan sasaran program beasiswa ,” ujarnya.Dr. Harison menekankan bahwa dalam kelulusan KIP Kuliah Tahun Akademik 2023/2024 ini terdapat dua skema kelulusan, pada skema pertama penerima KIP Kuliah menerima bantuan biaya pendidikan dan biaya hidup. Sedangkan, pada skema kedua penerima KIP Kuliah hanya menerima bantuan pendidikan saja.Rektor ITP Dr.Ir. Hendri Nofrianto menuturkan tahap verifikasi dan wawancara adalah proses menyamakan presepsi antara lembaga pendidikan dan calon penerima beasiswa KIP. Ia menambahkan tim pewawancara berasal dari masing-masing Program Studi (Prodi) yang ada di ITP, tim pewawancara akan menggali kemampuan ekonomi dan kemampuan akademik peserta seleksi beasiswa KIP Kuliah.“Selain aspek akademik dan finansial, tim pewawancara juga akan menggali karakter dari peserta calon penerima beasiswa KIP Kuliah, termasuk pengalaman organisasi yang dimiliki oleh peserta seleksi. Kita ingin merekrut mahasiswa yang punya karakter unggul, karena kemampuan akademis dapat dilatih namun karakter adalah nilai diri yang sangat berharga, Indonesia menunggu anak  muda yang punya karakter unggul ,“ tutur Rektor.Ia mengungkapkan sasaran dari program KIP Kuliah adalah memberikan akses pendidikan tinggi bagi calon mahasiswa yang berprestasi baik prestasi akademik maupun non-akademik, namun terbatas secara finansial. Sehingga ITP berkomitmen untuk dapat menyalurkan beasiswa ini kepada para calon mahasiswa yang membutuhkan, sehingga akses pendidikan tinggi dapat dinikmati oleh seluruh masyarakat Indonesia.Created By Widia/Humas ...

Peningkatan kualitas pendidikan tinggi bersisian erat dengan perkembangan kurikulum pembelajaran yang ada di dunia pendidikan. Dalam mewujudkan pendidikan tinggi yang unggul, Kementrian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) RI mencanangkan kebijakan Merdeka Belajar Kampus Merdeka (MBKM) yang berorientasi pada pemenuhan kompetensi dan kualitas lulusan perguruan tinggi yang selaras dengan perkembangan zaman. Dalam rangka implementasi program MBKM Institut Teknologi Padang (ITP) melalui Program Studi (Prodi) Teknik Geodesi menyelenggarakan pendampingan revisi kurikulum menuju Kurikulum Outcome Based Education (OBE) berintegrasi kebijakan MBKM. Reformulasi kurikulum ini digelar secara luring pada tanggal 31 Juli hingga 1 Agustus 2023 bertempat di Ruang Sidang Utama ITP.Pelaksanaan pendampingan penyusunan kurikulum ini menghadirkan pakar kurikulum bidang Teknik Geodesi dari Universitas Gadjah Mada (UGM), Dr. Ir. Leni Sophia Heliani, ST., M.Sc., yang telah berpengalaman dalam bidang kurikulum OBE dan pengurusan akreditasi IABEE ( Indonesian Accreditation Board for Engineering Education). Fokus pembahasan pada pendampingan ini adalah menyusun kurikulum yang terintegrasi dengan program MBKM, dimana rancangan kurikulum dan asesmennya mengacu pada visi ITP serta visi Prodi Teknik Geodesi ITP. Kegiatan pendampingan dibagi dalam dua sesi, pada sesi pertama Dr. Leni menyampaikan materi tentang konsep dan prinsip OBE, Tujuan Pendidikan Program, dan Capaian Pembelajaran Kurikulum OBE. Kemudian dilanjutkan dengan sesi kedua yaitu pendampingan penyusunan rancangan pembelajaran dan asesmen kurikulum OBE menuju akreditasi IABEE Prodi Teknik Geodesi ITP.“Kurikulum OBE ini berfokus pada pencapaian outcome yang spesifik dan konkrit, disamping itu kita juga harus melaksanakan proses edukasi. Oleh karena itu, dalam proses edukasi OBE melibatkan tiga komponen utama, yaitu melakukan restrukturisasi kurikulum, restrukturisasi asesmen, dan restrukturisasi manajemen pelaporan merefleksikan ketercapaian dari pembelajaran tingkat tinggi, “ ucap Dr. Leni.Ia menjelaskan didalam kurikulum OBE posisi dari Capaian Pembelajaran Lulusan (CPL) harus konkrit dan terukur, artinya kurikulum OBE adalah suatu proses pendidikan yang diawali dengan gambaran yang jelas mengenai struktur kurikulum dan instrumen dalam bentuk Rencana Pembelajaran Semester (RPS). Gambaran ini harus diketahui oleh seluruh penyelenggara kurikulum meliputi pengelola program studi, tim kurikulum, dosen, mahasiswa, alumni, hingga stake holder atau pengguna lulusan.Dalam kegiatan ini turut hadir Dekan Fakultas Teknik ITP, Prof. Maidiawati, Dr.Eng dan seluruh dosen Prodi Teknik Geodesi ITP. Dalam sambutannya, Dekan sangat mengapresiasi kegiatan pendampingan revisi kurikulum menuju kurikulum OBE yang diselenggarakakan oleh Prodi Teknik Geodesi ITP. “Semoga revitalisasi kurikulum ini dapat menghadirkan ekosistem pendidikan yang inovatif dan kolaboratif guna mencapai perguruan tinggi yang unggul” papar Prof. Maidiawati.Dwi Marsiska Driptufany, S.Pd, M.Si selaku Direktur Akademik Program Kompetisi Kampus Merdeka (PKKM) Prodi Teknik Geodesi ITP, mengatakan kurikulum OBE berpedoman pada aspek profil lulusan dan CPL, CPL ini menjadi acuan bagi Prodi untuk merancang struktur kurikulum yang sesuai dengan kebutuhan dunia kerja lulusan. Dalam redesain kurikulum ini Prodi juga akan melibatkan stake holder dan pengguna lulusan dalam penentuan atau masukan terhadap profil lulusan.“Penyelenggaraan revisi kurikulum menuju kurikulum OBE merupakan program prioritas dalam rancangan program kerja Prodi Teknik Geodesi ITP tahun 2023. Dengan bantuan hibah PKKM percepatan penyelenggaraan revisi kurikulum menuju kurikulum OBE dapat terlaksana, selain itu hibah PKKM memberikan kemudahan akses menuju perusahaan atau pengguna lulusan sebagai unsur penting dari revisi kurikulum, “ ujar Direktur Akademik PKKM ITP pada Senin (21/08).Ia menuturkan penyelenggaraan penilaian dan evaluasi kurikulum dilakukan secara berkala setiap lima tahun sekali, hal ini bertujuan untuk meninjau proses pembelajaran agar sesuai dengan rencana strategis perguruan tinggi. Ia menambahkan kurikulum OBE rencananya akan diimplementasikan pada semester ganjil Tahun Akademik 2023/2024, sebagai langkah komprehensif Prodi Teknik Geodesi ITP dalam meningkatkan mutu dan kualitas lulusannya.“Harapannya, dosen dan mahasiswa yang terlibat dapat mengimplementasikan kurikulum OBE sesuai dengan rancangan dan konsep yang telah dirumuskan. Sehingga, seluruh cita-cita untuk kurikulum dapat tercapai dan menghasilkan lulusan yang unggul dan berkualitas global, “ tutup ia.Created By Widia/Humas ...

Mencerdaskan kehidupan bangsa merupakan salah satu tujuan yang hendak diwujudkan oleh negara Indonesia, sebagaimana tertuang dalam pembukaan UUD 1945 alinea ke empat. Tujuan tersebut menggambarkan sebuah cita-cita luhur dalam membangun sumber daya manusia yang unggul guna tercapainya kehidupan yang adil, makmur, dan sejahtera.   Namun, realitanya keadilan pendidikan yang sejatinya milik anak negeri Indonesia terhambat oleh berlakunya kebijakan perguruan tinggi negeri berbadan hukum (PTN-BH). PTN-BH yang sejatinya bertujuan menciptakan lingkungan perguruan tinggi berkualitas World Class University (WCU) dalam pelaksanaannya terindikasi melakukan penyimpangan regulasi. Ketua Asosiasi Perguruan Tinggi Swasta Indonesia (APTISI) Wilayah X-A Sumatera Barat, Dr. Hendri Nofrianto, menjelaskan kebijakan PTN-BH yang telah berjalan selama empat hingga lima tahun terakhir di Provinsi Sumbar selama ini tidak berorientasi pada jumlah penerimaan mahasiswa baru, karena targetnya WCU maka PTN berorientasi pada kualitas dan optimalisasi jenjang magister dan doktoral sesuai desain awal kebijakannya. Fenomena faktual yang kita hadapi pada penyelenggaraan PMB tahun akademik 2023/2024 adalah terjadinya tren komersialisasi di perguruan tinggi, melalui penyelenggaraan PMB jalur seleksi mandiri tanpa batas yang minim pengawasan dan pantauan dari pemerintah. Sehingga hal ini berdampak pada menurunnya daya serap mahasiswa pada Perguruan Tinggi Swasta (PTS). Menurut Ketua APTISI Wilayah X-A Sumbar apabila dibandingkan antara PTS dan PTN itu sangat jauh perbedaannya, PTS mengelola institusinya memanfaatkan pendanaan mandiri, sedangkan PTN memanfaat bantuan dan dukungan dana dari pemerintah, sehingga tidak ada kesempatan bersaing dengan upaya yang kita inginkan. Persoalan saat ini perlu adanya intervensi dari pemerintah selaku regulator untuk mengontrol PTN yang menyelenggarakan seleksi mandiri tanpa batas, yang berdampak pada berbagai sektor.   “Belum lagi permasalahan skema uang kuliah tunggal yang sangat memberatkan mahasiswa, sehingga apabila hal ini dibiarkan berlarut-larut tanpa ada monitoring dari pemerintah dikhawatirkan akses pendidikan tinggi hanya dapat dinikmati oleh masyarakat kelas atas. Selain itu, apabila kebijakan ini berdampak pada kolapsnya satu-persatu PTS, berapa jumlah dosen dan karyawan yang harus dirumahkan dan mengakibatkan pengangguran besar-besaran disektor pendidikan, “ tutur ia.   Kebijakan yang tidak disertai pengawasan ini sangat berdampak pada banyak sektor, tidak hanya sektor pendidikan tetapi juga pada sektor lainnya. Harapannya pemerintah dapat menfasilitasi para pimpinan PTN dan PTS untuk saling berdiskusi dan mengevaluasi penyelenggaraan regulasi PTN-BH ini. sehingga tercipta kenyaman konsep belajar mengajar terutama di Provinsi Sumbar dalam bingkai demokrasi.   “Kami berharap perguruan tinggi yang telah PTN-BH ini bersama-sama saling bergandengan tangan dengan PTS menjadi lembaga pendidikan yang berkualitas dalam upaya pembenahan dan kemajuan pendidikan, selama ini PTS hormat terhadap rambu-rambu yang diberikan oleh kemendikbud ristedikti. Harapannya tujuan mencerdaskan anak bangsa dapat tercapai sehingga pendidikan di Indonesia semakin maju dan berdaya saing, “ tutup Ketua APTISI Wilayah X-A Sumbar. Created By Widia/Humas ...

Institut Teknologi Padang (ITP) terus berupaya mendorong internasionalisasi perguruan tinggi dengan membangun jejaring global dengan perguruan tinggi mancanegara dan meningkatkan kerja sama akademik lintas negara. Untuk memperluas akses perguruan tinggi di kancah global, ITP menyelenggarakan penjajakan kerja sama  secara daring dengan Taylor’s University, Malaysia pada Jum’at (18/08). Wakil Rektor I ITP, Firmansyah David, Ph.D memaparkan penguatan kolaborasi dan kerja sama antar institusi pendidikan tinggi lintas negara bertujuan untuk mendukung misi perguruan tinggi sebagai World Class University (WCU), peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia (SDM)  hingga networking pendidikan secara internasional. Ia menambahkan harapannya dengan adanya diskusi penjajakan kerja sama ini terdapat peningkatan kerja sama potensial antara ITP dan Taylor’s University dalam bidang riset dan pendidikan.“ITP menyambut baik peluang kerja sama dengan Taylor’s University dalam berbagai bidang kerja sama akademik baik dalam bidang pendidikan, riset, dan pengabdian masyarakat. Diharapkan melalui kolaborasi yang disepakati nantinya dapat memberikan manfaat bagi kedua belah pihak dan ITP sangat terbuka untuk mengaktualisasikan poin-poin kerja sama demi tercapainya milestone akademik kedua perguruan tinggi ,” papar Wakil Rektor I. Wakil Rektor I mengungkapkan sebelumnya ITP dan Taylor’s University  telah menyelenggarakan kegiatan Guest Lecturer pada semester lalu. Ia berharap kedepannya program Guest Lecture akan diselenggarakan secara regular pada setiap semester, dengan mengundang lebih banyak dosen dari kedua perguruan tinggi. Selanjutnya ia juga menyampaikan peluang kerja sama dalam program staff dan student mobility serta program kolaborasi lainnya. Selanjutnya, Kepala Biro Humas, Kerja sama, dan Promosi ITP, Anna Syahrani, M.Eng menyampaikan terkait profil ITP, kerja sama internasional yang telah terjalin, dan fokus diskusi terkait peluang kerja sama potensial antara ITP dan Taylor’s Universiti. Ia menjelas berbagai program kerja sama akademik yang terbagi atas program kerja sama dalam jangka pendek yaitu program Research Collaboration, Join Publication, Visiting Lectures/Proffesor, dan Guest Lectures, serta program kerja sama lanjutan yaitu Student Mobility Program dan Student Exchange (double degree program). Senada, Dekan Fakultas Teknik ITP, Prof. Maidiawati, Dr. Eng melihat ITP dan Taylor’s University memiliki tiga Prodi yang sama yaitu Teknik Mesin, Teknik Elektro, dan Teknik Informatika, sehingga potensi kerja sama di tingkat Program Studi (Prodi) dapat diaktualisasikan dalam rangka membangun hubungan yang berkelanjutan di bidang pendidikan tinggi dengan rekan strategis. Dekan menyampaikan, ITP berencana untuk mengunjungi Taylor’s University pada bulan September 2023 ini untuk diskusi lebih lanjut terkait peluang kerja sama ini.Mewakili Taylor’s University, Professor Ts.Dr. Sim Yee Wai, Head Of School of Engineering, Faculty of Innovation dan Technology memperkenalkan profil Taylor University dan mengungkapkan ketertarikannya terhadap peluang kerja sama dengan ITP baik dalam bidang riset maupun pendidikan. Prof. Sim juga  senang mendengar rencana kedatangan ITP ke Taylor’s University untuk tindak lanjut penjajakan kerja sama ini. “Terkait kerja sama internasional dalam bidang riset penelitian, mengacu pada aturan dan regulasi pendidikan tinggi di negara Malaysia dalam meningkatkan posisi  QS Ranking (Perankingan Dunia) perguruan tinggi. Kami juga membangun jejaring riset internasional dengan menjalin kerja sama untuk mencari mitra dalam program joint research, publikasi bersama, mengajukan proposal grant riset penelitian bersama, dan berbagai program lainnya yang membutuhkan mitra mancanegara ,” ungkapnya.Pada kegiatan diskusi ini, Prof. Sim menyampaikan Taylor’s University juga memiliki program Post-Graduate, yakni Doctor of Philosophy in Engineering dan Master of Science in Engineering dengan sasaran program bagi staf, tenaga pendidik, dan mahasiswa ITP yang berminat untuk studi luar negeri. Ia berharap melalui kerja sama ini ITP dan Taylor’s University dapat tumbuh dan maju bersama melalui program-program inovatif yang menunjang pembelajaran berstandar internasional. Dalam diskusi penjajakan kerja sama ini turut hadir Wakil Rektor II ITP, Yusreni Warmi, Dr. Eng., tiga orang dosen School of Engineering Taylor’s University yaitu Dr. Hafisoh Binti Ahmad, Associate Professor Dr. Rashmi Gangasa Walvekar, dan Dr. Phang Siew Wei, serta karyawan Biro Humas, Kerja sama, dan Promosi ITP.   Created By Widia/Humas     ...